PDIP Dituduh Sutradarai Perpecahan Golkar
JAKARTA (Kontakradar)- PDI Perjuangan didiga kuat sebagai ‘sutradara’ dalam
perpecahan di tubuh Golkar saat ini. Hal ini ditegaskan oleh pengamat
politik asal Surabaya, Hadi Sutjipto. Menurutnya, ada nuansa balas
dendam yang dilakukan PDIP kepada Golkar.
Sebab, saat Orde Baru berkuasa, di mana saat itu Golkar menjadi partai
yang sangat berkuasa, PDIP mengalami hal yang nyaris sama (terpecah jadi
dua). Partai berlambang banteng itu memang punya sejarah perpecahan,
sebelum akhirnya muncul PDI Perjuangan setelah pecah dari PDI. “Dulu
waktu Golkar berkuasa, PDIP dipecah jadi dua.
Sampai akhirnya lahir PDIP yang sekarang ini. Nah, sekarang di saat PDIP berkuasa, jelas partai pendukung Megawati ini balas dendam,” tegas Hadi kepada Realita, petang tadi.
Sampai akhirnya lahir PDIP yang sekarang ini. Nah, sekarang di saat PDIP berkuasa, jelas partai pendukung Megawati ini balas dendam,” tegas Hadi kepada Realita, petang tadi.
Balas dendam itu kian kentara ketika Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan bahwa Golkar yang sah adalah yang diketuai Agung Laksono. “Semua sudah jelas, kalau memang ada PDPI di belakang perpecahan Golkar. Mana bisa dibantah lagi,” imbuh Hadi.
Sedikit berbeda dengan Hadi, menurut Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung, konflik di internal Golkar tak dapat dilepaskan dari tangan-tangan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Tokoh-tokoh yang ingin menjungkirkan Aburizal Bakrie, tak lain, mereka itu tokoh yang sudah 'kebelet' dengan kekuasaan, dan semula mereka sudah berniat bergabung dengan PDIP dan Jokowi.
Akbar Tandjung menambahkan, ada beberapa bakal calon ketua umum Partai
Golkar yang ingin mengalihkan dukungan ke pemerintahan Jokowi.
Lucunya kini, muncul lambang 'Golkar Perjuangan' lengkap dengan gambar banteng muncul ke publik. Tentu saja, lambang ini makin memperkeruh suasan.
Saat dikonfirmasi soal perpecahan Golkar ini, Ketua DPP Bidang Hukum PDIP Trimedya Panjaitan menyatakan, PDI Perjuangan bersyukur sudah 'lulus' dari persoalan serupa.
"Biar Golkar selesaikan urusannya masing-masing. Kami dulu juga mengalami seperti itu (perpecahan) dan sudah lulus," kata Trimedya.
Terlepas dari itu, Trimedya membantah jika pihak pemerintahan yang juga ikut diisi oleh kader PDIP mengintervensi persoalan di tubuh Golkar, meski Menkumham telah memenangkan Golkar versi Munas Ancol. “Tentu Menkum HAM melihat aturan-aturannya.
Kita tidak pernah intervensi. Karena kita pernah merasakaan sakitnya dan beratnya di-intervensi. Kita serahkan kepada prosedur dan AD/ART Golkar sendiri," tutur Trimedya.
Keputusan netralitas pemerintahan dari unsur politis telah menjadi komitmen Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. PDIP sendiri juga tak akan berusaha mengintervensi partai lain lewat kekuasaannya di pemerintahan.
"Ini soal bagian penegakan hukum. Ini komitmen Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan juga Pak Jokowi untuk tidak mengintervensi penegakan hukum," kata Trimedya.@net
Lucunya kini, muncul lambang 'Golkar Perjuangan' lengkap dengan gambar banteng muncul ke publik. Tentu saja, lambang ini makin memperkeruh suasan.
Saat dikonfirmasi soal perpecahan Golkar ini, Ketua DPP Bidang Hukum PDIP Trimedya Panjaitan menyatakan, PDI Perjuangan bersyukur sudah 'lulus' dari persoalan serupa.
"Biar Golkar selesaikan urusannya masing-masing. Kami dulu juga mengalami seperti itu (perpecahan) dan sudah lulus," kata Trimedya.
Terlepas dari itu, Trimedya membantah jika pihak pemerintahan yang juga ikut diisi oleh kader PDIP mengintervensi persoalan di tubuh Golkar, meski Menkumham telah memenangkan Golkar versi Munas Ancol. “Tentu Menkum HAM melihat aturan-aturannya.
Kita tidak pernah intervensi. Karena kita pernah merasakaan sakitnya dan beratnya di-intervensi. Kita serahkan kepada prosedur dan AD/ART Golkar sendiri," tutur Trimedya.
Keputusan netralitas pemerintahan dari unsur politis telah menjadi komitmen Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. PDIP sendiri juga tak akan berusaha mengintervensi partai lain lewat kekuasaannya di pemerintahan.
"Ini soal bagian penegakan hukum. Ini komitmen Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan juga Pak Jokowi untuk tidak mengintervensi penegakan hukum," kata Trimedya.@net
0 komentar:
Posting Komentar